Tugas Mahkamah internasional

Mahkamah Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan menyelesaikan sengketa hukum antara Negara Pihak dan mengeluarkan pendapat penasihat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya. Statuta adalah bagian dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apa itu Mahkamah Internasional?

Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan menjalankan misi ganda: penyelesaian sesuai dengan hukum internasional dari perselisihan yang diajukan kepadanya oleh Negara, dan penerbitan pendapat tentang pertanyaan hukum yang diajukan kepadanya oleh organ atau badan dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang untuk melakukannya.

Fungsi Mahkamah Internasional.

Fungsi utamanya adalah untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Negara melalui penilaian (prosedur kontroversial) dan mengeluarkan pendapat atau pendapat penasehat untuk menanggapi setiap pertanyaan hukum yang mungkin diajukan oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan, atau oleh badan khusus yang telah disahkan oleh Majelis Umum sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (prosedur konsultatif). Statuta Mahkamah Internasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam tersebut, yang terdapat dalam bab XXV-nya. Berdasarkan Pasal 30 Statuta, pada tanggal 14 April 1978, Pengadilan menetapkan sebuah Peraturan yang dengannya ia memutuskan bagaimana menjalankan fungsinya dan, khususnya, peraturan proseduralnya.

Tugas

Mahkamah Internasional adalah organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tugas-tugasnya adalah:

  • Memeriksan sengketa antar negara anggota
  • Memberikan pendapat pada majelis umum tentang penyelesaian suatu seengketa, serta
  • Menganjurkan dewan keamanan untuk bertindak salah satu pihak tak menghiraukan keputusan mahkamah internasional

Sumber hukum

Suber-sumber yang digunakan Mahkamah Internasional apabila membuat suatu keputusan adalah:

  • Konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih
  • Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum
  • Asas-asas hukum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban
  • Keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis-publisis yang paling cakap dari berbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum. Mahkamah dapat membuat keputusan”ex aequo et bono” (artinya: sesuai dengan apa yang dianggap adil) apabila pihak-pihak yang bersangkutan setuju.

Dalam menyelesaikan tugasnya, Mahkamah Internasional mempunyai dua kewenangan. Wewenang Mahkamah Internasional di atur dalam Bab II Statuta Mahkamah Internasional. Kewenangan tersebut adalah menyelesaikan sengketa (contentions case), dan memberikan nasehat, pendapat atau pertimbangan (advisory opinion) dalam memecahkan masalah hukum internasional.

Kewenangan

Kewenangan Mahkamah Internasional mencakup semua sengketa yang diajukan oleh para pihak dan semua hal yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam perjanjian dan konvensi internasional yang berlaku. Negara dapat mengikat diri mereka sendiri terlebih dahulu untuk menerima yurisdiksi Pengadilan dengan menandatangani perjanjian atau konvensi yang menetapkan rujukan padanya atau dengan membuat deklarasi tentang hal itu. Pernyataan ini sering kali berisi reservasi yang mengecualikan jenis penyebab tertentu.

Berdasarkan Statuta, Mahkamah Internasional memutuskan perselisihan berdasarkan:

  • Konvensi internasional yang menetapkan aturan yang secara tegas diakui oleh Negara yang mengajukan gugatan;
  • Kebiasaan internasional sebagai bukti praktek umum diterima sebagai hukum;
  • Prinsip umum hukum yang diakui oleh negara;
  • Keputusan yudisial dan doktrin para ahli hukum memiliki kompetensi yang lebih besar dari berbagai negara.



Leave a Reply